Diusik Pasifik : Ancaman Kedaulatan Indonesia atas Komunalisme Negara-Negara Pasifik

DIUSIK PASIFIK : Ancaman Kedaulatan Indonesia atas Komunalisme Negara-Negara Pasifik

Untuk mata kuliah Hubungan Internasional

Dosen Pengampu:

Drs. Machmud Al Rasyid, SH,M,Si

Disusun oleh:

Nama   : Anggi Yoga Pramanda

                                    Nim     : K6414007

                                   

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

SURAKARTA

DIUSIK PASIFIK : Ancaman Kedaulatan Indonesia atas Komunalisme Negara-Negara Pasifik

Anggi Yoga Pramanda (K6414007)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Abstrak

Paper ini menjelaskan mengapa Indonesia melakukan kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group. Anggota dari Melanesian Spearhead Group adalah negara-negara di wilayah Pasifik Selatan yang memiliki ras Melanesia. Visi  dari Melanesian Spearhead Group adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia. Dengan status associate member, Indonesia mencoba untuk mencegah meningkatnya pergerakan kelompok Papua merdeka sebagai bagian dari Melanesian Spearhead Group. Keterlibatan Indonesia di dalam Melanesian Spearhead Group menjadi ancaman bagi kelompok Papua merdeka untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan utama mengapa Indonesia melakukan  kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group karena  Indonesia mau mendapatkan dukungan dari negara-negara  anggota Melanesian Spearhead Group untuk mencegah kelompok Papua merdeka menjadi anggota tetap untuk menghambat pergerakan dalam memerdekakan Papua

Kata Kunci : kerja sama teknik,  dukungan, Melanesian Spearhead Group,  West Papua National Coalition for Liberation

PENDAHULUAN

Perkembangan domestik suatu negara tidak luput dari perselisihan atau bentrokan antara satu kelompok dengan kelompok lain atau etnis tertentu yang menentang pemerintahan untuk memenuhi tuntutan mereka. Perkembangan keamanan domestik berpengaruh dalam politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain dalam sistem internasional. Suatu negara akan berusaha menyelesaikan konflik yang ada dengan mengambil kebijakan luar negeri bekerja sama dengan negara lain seperti Indonesia yang menjalin kerja sama teknik  dengan negara-negara  Melanesian Spearhead Group  dalam menjaga keutuhan NKRI di Papua.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menghadapi tantangan  ethonationalism  yang cukup kuat.  Gerakan  ethonationalism diidentifikasi pada budaya-budaya partikular yang dimiliki oleh negara tersebut banyak dari mereka mengalami diskriminasi dan menginginkan penentuan nasib sendiri. Umumnya gerakan ethnonationalism  memiliki tujuan yang sama  yaitu memisahkan diri, memilih meraih kemerdekaan dengan jalan melakukan gerakan separatisme.

Bila gerakan separatisme tersebut mendapat dukungan dan simpatik dari negara lain, tentu gerakan separatis tersebut akan mengancam integritas bangsa atau keutuhan NKRI. Organisasi Papua Merdeka merupakan salah satu gerakan ethonationalism  yang berkembang di Indonesia. Sejak menjadi bagian NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih  marginal dan miskin. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua ditambah dengan operasi militer oleh pemerintah pusat yang diperuntukkan mengatasi pemberontakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk lepas dari NKRI.

Faktor eksternal yang mempengaruhi orang Papua untuk merdeka yaitu dukungan dari anggota negara Melanesian terhadap gerakan separatisme Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Melanesian Spearhead Group  terdiri dari negara-negara yang memiliki ras Melanesia yaitu Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon dan New Caledonia. Visi yang dimiliki oleh Melanesian Spearhead Group  adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia.

Forum negara Pasifik dan organisasi bangsa-bangsa Melanesia kerap jadi ruang  bagi pihak-pihak yang ingin memerdekakan Papua atau melakukan internasionalisasi terhadap Papua karena penduduk Papua memiliki ras yang sama dengan negara-negara  Melanesian Spearhead Group. Meskipun pemerintah negara anggota Melanesian Spearhead Group mengakui integritas Papua dalam NKRI semenjak disahkannya Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969 tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian integral NKRI, namun pada kenyataannya Melanesian Spearhead Group melakukan  bentuk-bentuk intervensi terhadap gerakan separatisme di Papua.

Indonesia harus mengambil kebijakan yang signifikan untuk menghentikan dinamika tentang Papua, mengingat kedekatan geografis antar Indonesia dan  Melanesian Spearhead Group.Kerja sama  teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Kementerian Luar Negeri Indonesia dan menjadi alat diplomasi yang akan mendukung upaya-upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional dan internasional.

PEMBAHASAN

A.    Papua dan Negara-Negara  Pasifik

Pada awalnya, studi kawasan biasanya didefinisikan dengan menyadarkan atau menekankan kepada basis geografis dari Negara-negara yang dikaji. Sehingga disimpulkan sebagai kumpulan Negara -negara yang berdekatan secara geografis yang biasanya memiliki kesamaan budaya, bahasa, serta potensi sumber daya alam.

Terbentuknya sebuah integrasi regional yang menciptakan sebuah regionalisme, yang merupakan bersatunya dua atau lebih Negara yang berada dalam satu wilayah geografis, pada dasarnya berangkat pada asumsi bahwa pemusatan perhatian pada Negara-negara dan secara individu sebagai unit utama sudah tidak lagi memadai, bahkan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan pada Negara-negara itu sendiri. Perspektif integrasi regional menunjukkan bukti bahwa Negara-negara di  dunia secara ekonomi maupun kultural semakin saling bergantung satu sama dengan  yang lain setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Wilayah Samudra Pasifik yang meliputi 1/3 dari permukaan bumi,. Terdapat banyak bagian wilayah dan kumpulan negara dari pendekatan geografis, dikenal dengan Kawasan Asia Pasifik, dimana meliputi semua negara yang menyentuh benua Asia, Australia, dan Benua Amerika termasuk negara-negara pulau kecil di tengah samudera Pasifik.    Asia  Pasifik merupakan suatu wilayah yang mencakup negara-negara asia menyentuh Samudera Pasifik,  yaitu: Asia Tenggara (Indonesia, Thailand,Malaysia), Asia Timur (Jepang, Tiongkok,) dan Pasifik.

Pasifik Selatan  pada awalnya  dihuni  oleh imigran-imigran dari Asia Tenggara dan Asia lainnya kemudian dikenal sebagai suku bangsa Melanesia, Mikronesia dan Polinesia.  Melanesia, dari gugusan pulau di sebelah utara dan timur laut Australia,  yaitu  Papua  Nugini, Solomon Islands, Vanuatu,  Fiji, dan New Caledonia. Ciri fisiknya yatu berkulit gelap  dan berambut keriting. Mikronesia terdiri dari  delapan  negara, yakni Micronesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Northern Mariana islands, Palau, dan Wake Islands. Ciri fisiknya adalah berkulit hitam, dan memiliki  hidung kecil  Polynesia terdiri dari gugusan pulau ditengah dan selatan samudera hindia seperti Hawaii, New Zaeland, Easter Island. Ciri fisiknya yakni bertubuh tinggi kekar, tegap, kulit agak cerah dan rambut lurus.

Kawasan Pasifik Selatan didiami oleh tiga budaya besar, yaitu Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Pengaruh budaya Melanesia terlihat dalam hubungan antara budaya dan kepemimpinan, konstitusi, dan pemerintahan, dan juga hubungan internasional. Melanesia merupakan gugus kepulauan yang memanjang dari Maluku lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia. Indonesia memiliki 3 wilayah yang memilki rumpun Melanesia yaitu wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya semangat solidaritas etnis yang tinggi dari beberap negara ras Melanesia, kemudian terbentuklah sebuah organisasi antar pemerintah (intergovernmental organization) yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG).

B.     Munculnya Separatisme Papua

Banyak faktor menjelaskan munculnya separatisme yaitu sejarah, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, dan perasaan dimarginalkan oleh sistem politik dan ekonomi. Masalah ini akan makin rumit karena globalisasi dan keterbukaan menjadikan mereka yang terlibat mempunyai ruang lebih bebas untuk bergerak ke luar batas nasional. Organisasi Papua Merdeka muncul  ketika salah satu wilayah di Indonesia yaitu Papua diperdebatkan perihal statusnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah konflik di Papua diawali sejak penyatuan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memenangkan proses referendum tahun 1969, maka pemerintah NKRI mengambil langkah Operasi Militer untuk membasmi seluruh Perlawanan Rakyat Pribumi Papua yang menentang NKRI. Sidang Umum PBB memutuskan hasil penjajakan opini, dan secara resmi Papua menjadi provinsi kedua  puluh tujuh Indonesia pada tanggal 19 November 1969. Namun di sisi lain, hasil referendum mendapat pergolakan dari kelompok yang menghendaki Papua menjadi negara yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Kelompok ini menamakan diri mereka dengan sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free Papua Organization.

Faktor lainnya dalam permasalahan Papua adalah kurang jelasnya undang-undang yang telah dibuat serta keterbatasan kemampuan lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Tingginya potensi konflik antar penduduk lokal dan non lokal memunculkan tingkat kesenjangan dan perubahan sosial yang dialami oleh penduduk lokal.

Adanya Otsus (Otonomi Khusus) yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua menjadi kurang  optimal. Beberapa kendala yang muncul sehingga mengganggu efektifitas dalam penerapan Otonomi Khusus adalah sebagai berikut: lambatnya penerbitan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua, minimnya aturan pelaksanaan  dalam bentuk Perdasi dan Perdasus, lemahnya konsistensi atas perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, konflik pemekaran wilayah, keterbatasan dan lemahnya sumber daya manusia Papua dalam merespon kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar.Papua dilihat dari perspektif pembangunan merupakan salah satu daerah yang paling banyak tantangannya di Indonesia. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan sosial politik budaya.

C.    Komunalisme Negara-Negara Pasifik

Sebagai salah satu negara  Pacific Rim, perkembangan situasi geopolitik pasifik tentu akan mendapat perhatian khusus dari Indonesia.  Negara-negara Pasifik apabila memberikan sikap negatif ke Indonesia akan menganggu proses pembangunan negara dan juga keamanan negara. Apalagi jika sikap negatif itu didukung oleh negara lain diluar Pasifik

Masalah Papua Barat muncul lagi ke permukaan di tahun 1984. Sejak kembali bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah stabilitas kemanan dan kesejahteraan masih terjadi hingga tahun ini. OPM (Organisasi Papua Merdeka) masih terus memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraan warga Papua Barat. Isu separatism ini dari tahun ke tahun semakin berkembang pergerakannya. Meminta dukungan dari negara luar turut menjadi salah satu gerakan untuk memerdekakan diri dari Indonesia

Isu separatisme di Papua Barat bersumber dari adanya perasaan termarjinalisasi dan diskriminasi sebagian masyarakat Papua baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Sebagian kelompok masyarakat ini kemudian mencoba mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut diberbagai forum regional maupun internasional untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat internasional dengan tujuan memerdekakan diri dari Indonesia.

Isu Papua senantiasa menjadi perbincangan bahkan menjadi kendala hubungan Indonesia dengan negara-negara  di Pasifik. Sebab seperti yang diketahui kesamaan etnis Melanesia yang banyak berhuni di masing-masing negara ini. ( Fiji, Vanuatu, New Caledonia, Papua Nugini, Solomon Islands). Sedangkan di Indonesia juga memiliki penduduk yang dihuni oleh etnis  Melanesia. Letaknya di bagian Indonesia Timur antara lain: Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

Dalam kebudayaan Melanesia, merupakan kelompok yang menganut achieved status. Konsep ini mengandung pengertian bahwa setiap orang memiliki peluang untuk mencapai status yang lebih tinggi. Orang Melanesia yang memiliki kekuasaan ekonomi biasanya juga dapat meraih kekuasaan politik, sekalipun hanya bersifat internal. Oleh karena itu, kebudayaan Melanesia lebih bersifat egaliter, yakni sederajat. Dalam artian Melanesia, masyarakat yang sama dan hidup demokratis.

Solidaritas yang kuat menjadi alasan utama beberapa negara di pasifik selatan mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Para tokoh Papua merdeka dan beberapa simpatisannya  yang berada di Pasifik selalu menjalin kerja sama secara intens dalam melakukan dialog dengan pemerintah dan organisasi baik regional ( Melanesian Spearhead Group) maupun internasional (PBB).

Kampanye pendukung kemerdekaan Papua belakangan ini semakin besar. Mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kebijakan otonomi khusus, serta referendum. Negara Fiji dan Papua Nugini dulunya mendukung untuk separatisme Papua dari Indonesia. Isu Papua menimbulkan suatu citra yang melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tidak peduli terhadap ketimpangan yang terjadi di Papua Barat. Akhirnya citra Indonesia sebagai negara yang buruk membuat negara -negara khususnya di Pasifik enggan untuk bersikap bersahabat.

Masalah citra Indonesia di kawasan pasifik selatan harus ditindaklanjuti. Hal ini tentu saja mengancam keutuhan NKRI dan hubungan dengan negara-negara lain. Maka dari itu, peluang dari fondasi dasar hubungan bilateral dengan beberapa negara  di pasifik selatan bisa menjadi langkah awal untuk mengubah  mindset  mengenai Indonesia sebelumnya. Potensi-potensi seperti kedekatan geografis, kesamaan budaya serta kesamaan sumber daya alama menjadi strategis Indonesia dalam menjalankan pembangunan serta kemanan Indonesia.

Melanesian Spearhead Group  didirikan di Port Vila pada 14 Maret 1988  dan  merupakan kelompok sub-regional di kawasan kepulauan Pasifik  yang terdiri dari negara-negara Melanesia di Pasifik, yang berdekatan dengan Australia, yaitu: Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon dan New Caledonia. Selain untuk memajukan kebudayaan dan nilai-nilai tradisi Melanesia, tujuan terbentuknya  Melanesian Spearhead Group  sendiri adalah untuk meningkatkan perekonomian di negara-negara Melanesia yang tergabung dalam  Melanesian Spearhead Group. Visi yang dimiliki oleh  Melanesian Spearhead Group  adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia.

Kawasan kepulauan pasifik memilki peranan penting bagi kedaulatan Indonesia terutama mengenai permasalahan Papua Barat. Rasa solidaritas sebagai sesama bangsa Melanesia membuat gerakan-gerakan yang menginginkan Papua Barat untuk merdeka mendapat sambutan hangat di negara-negara Melanesia. Negara-negara tersebut tergabung kedalam  Melanesian Spearhead Group. Keberadaan negara-negara tersebut penting bagi Indonesia mengingat kasus kemerdekaan Papua Barat merupakan hal yang sensitif terutama dari dunia internasional karena menyangkut Hak Asasi manusia. Hubungan dengan negara-negara pasifik jika tidak dikelola dengan baik di khawatirkan oleh pemerintah Indonesia bahwa akan mengakibatkan mereka berpihak pada gerakan Papua Merdeka. Suara negara pasifik dalam PBB juga cukup didengar, sehingga menyulitkan posisi Indonesia di dunia Internasional.

Meskipun  pemerintah negara anggota  Melanesian Spearhead Group  mengakui integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia semenjak disahkannya Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969 tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian dari NKRI,namun kenyataannya  Melanesian Spearhead Group  melakukan bentuk-bentuk intervensi terhadap gerakan separatisme di Papua.

Pada KTT Melanesian Spearhead Group ke-18 di Fiji, Indonesia diterima dan diberikan status sebagai observer. Pada forum ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan mengenai kondisi Papua serta mempersilakan perwakilan Melanesian Spearhead Group melakukan kunjungan ke Papua untuk mendengar langsung terkait kebijakan pembangunan ekonomi serta aspek keamanan  di Papua dan melihat kondisi di Papua secara langsung.

Hal tersebut dilakukan terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Keterlibatan Indonesia dalam  Melanesian Spearhead Group, berdampak pada munculnya perlawanan dari gerakan separatis di Papua yang terancam dipersulit untuk memerdekakan Papua. Pada Juni 2013,  The West Papuan National Coalition for Liberation  (WPNCL) / Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, mendaftarkan diri sebagai anggota  Melanesian Spearhead Group  pada KTT yang dilaksanakan di Noumea. Permintaan keanggotaan ini menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara anggota  Melanesian Spearhead Group, yang akhirnya pada Juni 2015 WPNCL diberikan status sebagai  observer.  WPNCL sendiri adalah salah satu gerakan separatisme Papua yang dapat dikatakan merupakan anak turunan dari OPM

D.    Dampak  Melanesian Spearhead Groups bagi Indonesia

Arti penting Pasifik  bagi Indonesia  dapat  dilihat dari  aspek kawasan  sebuah  yang  merupakan salah satu prioritas dalam pertimbangan politik luar negeri Indonesia selain  kawasan Asia Tenggara. Stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut penting artinya bagi Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Suatu  Pasifik  yang stabil dan damai  serta  ikut menopang usaha pembangunan nasional Indonesia  dan ikut mendukung upaya untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas dari senjata nuklir. Keadaan yang tidak stabil di kawasan pasifik dapat memberikan dampak yang bersifat negatif terhadap stabilitas dan ketahanan nasional Indonesia.

Kedekatan  geografis Indonesia dengan  Pasifik   telah mendekatkan posisi Indonesia  dengan negara-negara di kawasan tersebut, terutama dalam memperjuangkan masalah tertentu di forum internasional. Tidak kalah pentingnya,  masyarakat  di kawasn Pasifik   memiliki kesamaan akar budaya, khususnya dengan masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan timur Nusantara.

Berdasarkan pendekatan geostrategi  concentric circle yang menetapkan urutan prioritas kawasan dalam melaksanakan politik luar negeri, kawasan pasifik selatan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Indonesia, sudah semestinya menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Pasifik Selatan dipandang sebagai  sphere of primary strategic interest baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi.  Hal ini justru mempunyai posisi strategis bagi upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedekatan tersebut menjadi modal utama counter gerakan separatism Papua dan kampanye simpatisan mereka di beberapa negara kawasan Pasifik. Beberapa negara yang memiliki etnis Melanesia seperti Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, Papua Nugini mendukung untuk kemerdekaan PapuaBarat.

Kekuatan rasa persaudaraan Melanesia menjadi dukungan kuat. Hal ini tentu saja mengancam kedaulatan keutuhan negara Indonesia.  Dengan dasar itu, Indonesia terus  menjalin  dan menjaga  hubungan demi menciptakan rasa percaya  masyarakat terutama sesama etnis Melanesia  di  Pasifik,mengenai stigma bahwa Indonesia adalah negara penjajah. Salah satu upaya untuk membangun rasa percaya dan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia, adalah dengan menjalin kerjasama  dalam  beberapa bidang. Di  antaranya adalah bidang ekonomi dan politik.

E.     Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik

Dalam praktik Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia selalu berusaha berada di posisi netral sebagai penengah dalam permasalahan. Indonesia dibawah kepemimpinan pemerintah Joko Widodo melaksanakan hubungan bilateral dengan negara-negara yang mampu memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia menempuh cara diplomasi dalam menjalin kerjasama dengan  Melanesian Sperahead Group. Cara ini dilakukan melihat adanya dukungan dari negara anggota  Melanesian Sperahead Group  kepada kelompok Papua Merdeka. Namun disisi lain negara anggota  Melanesian Sperahead Group  memberikan dukungan kepada Indonesia untuk memperjuangkan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Kerjasama dilakukan karena setiap negara memiliki tujuannya masing-masing. Setiap negara merumuskan kebijakan terkait kepentingan negara tersebut dan atas dasar kepentingan nasional.

Kerjasama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kerjasama teknik menjadi  tool of diplomacy dan diharapkan sikap negara-negara penerima bantuan akan selaras dengan kepentingan Indonesia. Bantuan kerjasama teknik meningkatkan persahabatan dengan negara-negara yang menerima bantuan.

Kerjasama teknik yang dilakukan Indonesia pada dasarnya diarahkan  untuk mencapai sasaran seperti menjamin keutuhan NKRI. Permasalahan Papua yang menjadi sorotan negara anggota  Melanesian Spearhead Group yang  memberikan dukungan kepada Organisasi Papua Merdeka ditempuh Indonesia dengan cara  people to people contact  dan menawarkan kerjasama dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh negara anggota  Melanesian Spearhead Group  dengan kapasitas yang dimiliki Indonesia. Kerjasama teknik  bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan percepatan pembangunan di negara-negara berkembang. Kerja sama teknik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemitraan antarnegara melalui berbagai kegiatan dalam kerangka kerja sama teknik. Kerjasama teknik diharapkan akan terjadi saling tukar informasi, pengalaman serta menciptakan dasar yang kuat bagi kerja sama antara Indonesia dan negara-negara peserta.

Kerjasama teknik diharapkan dapat saling membantu dalam pembangunan untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju dan mengejar ketertinggalannya, terutama mengingat adanya kecenderungan jenuhnya bantuan negara-negara maju kepada negara-negara berkembang.Kerjasama teknik  sebagai instrumen penting dalam diplomasi maka kerjasama teknik mempercepat pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengenai pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional

a.       Scholarship Program on Fisheries and Marine Human Resource Development for MSG Members (Program Beasiswa tentang Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dikenal memiliki keunggulan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri kelautan dan perikanan. Hal tersebut disebabkan karena sistem pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan vokasi dengan porsi praktek 70% dan teori 30%, yang mengarah padapengembangan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan karakter (character building). Pencapaian penerapan sistem pendidikan ini telah menjadi perhatian besar bagi negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group.

Program beasiswa memberikan kesempatan yang  besar bagi siswa negara Melanesian Spearhead Group  untuk belajar tidak hanya substantif pendidikan, tetapi juga memahami budaya, adat, dan kebiasaan Indonesia khususnya Maluku, menjalin persahabatan serta  networkingdengan siswa, guru dan masyarakat sekitar. Program ini mengajarkan tentang bagaimana menjadi tenaga kerja siap pakai dalam industri perikanan ataupun memulai bisnis/usaha perikanan mandiri. Materi yang diajarkan mulai dari teknik penangkapan, pengolahan hasil perikanan, dan budidaya serta cara mengoperasionalkan mesin kapal dan mesin pengolahan

b.      Pembangunan  Regional Police Academy Melanesian Spearhead Groups

Isu keamanan non-tradisional yang muncul dalam kawasan Melanesia adalah persoalan  transnational organized crimes yang meliputi  illegal logging, illegal fishing, illegal migration,  dan kasus trafficking. Keseluruhan pengaruh tersebut dapat berdampak buruk dan menggangu keadaan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan warga negara Melanesia. Menangani persoalan  transnational organized crimes  negara anggota Melanesian Spearhead Group  membentuk unit polisi bersama yaitu Akademi Kepolisian Regional Melanesia. Polisi-polisi yang berasal dari negara anggota

Melanesian Spearhead Group  dipilih untuk selanjutnya mengikuti pertemuan dan pembekalan khusus kemudian dikirim ke Akademi Kepolisian Regional Melanesia dan mendapatkan pelatihan khusus. Polisi-polisi yang telah mendapatkan pelatihan khusus akan diberangkatkan untuk mengontrol dan menjaga keamanan di suatu daerah yang rawan keamanannya daerah yang rawan keamanannya Selatan pada pertengahan dekade 1980 mulai bergejolak. Berbagai pergolakan politik seperti kudeta kepemimpinan di Fiji, pemberontakan di Papua Nugini, dan konflik internal pun masih menjadi dinamika keamanan dan stabilitas negara-negara Pasifik Selatan

 Bagi Indonesia, dari sisi kepentingan politik, negara yang ini berada dalam kunci kawasan Pasifik yang penting, negara-negara ini merupakan anggota organisasi regional sub Melanesia  Melanesian SpearheadGroup (MSG)  dan  Pacific Islands Forum (PIF)  di mana isu solidaritas Papua menjadi salah satu agenda utamanya. Mereka juga merupakan negara-negara yang cukup berpengaruh dalam kawasan pasifik baik dari segi ekonomi maupun politik & sosial budaya. Pada tingkat hubungan ekonomi, selain Papua Nugini sebagai negara terbesar di Pasifik, Fiji dan Vanuatu juga memiliki hubungan ekonomi yang relative lebih banyak implementasinya.

PENUTUP

Tujuan dari hubungan  Indonesia  dengan negara-negara Pasifik pada dasarnya  adalah berusaha mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  terhadap dukungan negara-negara  di Pasifik terkait isu separatism Papua Barat dari Indonesia. Seperti yang diketahui, etnis Melanesia yang banyak dihuni oleh negara-negara Pasifik  memiliki rasa solidaritas yang kuat atas sesama etnis. Maka dari itu, sebagian dari pasifik mendukung dan mengecam Indonesia atas beberapa tindakan yang dianggap tidak memperdulikan kesejahteraan dan keamanan masyarakat Papua Barat.  Melanesia merupakan suatu etnis yang kuat akan perjuangan kebahagiaan hidup dan rasa persaudaraan yang sederajat. Maka dari itu, atas nama solidaritas etnis Melanesia dan juga mereka melihat adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta ketidakpedulian pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan bagian wilayahnya sendiri (Papua Barat). Hal ini menjadi dinamika hubungan kedua aktor ini. Sebab isu ini sudah disuarakan dalam tingkat regional dan dunia internasional.  Kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik  berupa program Capacity Building dan Good Governance  ( bidang ekonomi dan politik)  yang bertujuan untuk memberikan konstribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Indonesia juga memandang Pasifik   memiliki potensi  sumber daya alam  yang sama seperti di di perikanan dankelautan, pertanian  yang dibingkai dalam kerjasama demi perkembangan kedua negara. 

DAFTAR PUSTAKA

George Junus Aditjondro.  2000.  Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia.  Jakarta: Elsam

Nusa Bhakti, Ikrar. 2000.  Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Pasifik:: Upaya Mencegah Separatisme. Jakarta:Deplu

Tim Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga.  2003.  Final Report: Kebijakan RI di Pasifik.  Jakarta: Deplu

Adil, Hilman. 1993. Dinamika Perkembangan Pasifik Selatan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan PDII-LIPI

Budiono Kusumohamidjojo, 1987,  Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis, Jakarta: Bina Cipta,

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005,  Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya