Multikultural

Jawab pertanyaan berikut dengan jelas !

1. Dalam pemakaian sehari-hari, kita menyamakan begitu saja konsep-konsep seperti bangsa (nation), negara (state), negeri (country), masyarakat (society), dan rakyat (people). Yang paling problematis menurut Geertz adalah konsep “negeri” dan “bangsa “. Kalau keduanya disamaratakan begitu saja, maka konsep yang pertama akan ditelan oleh konsep yang terakhir, dan ini sebuah imajinasi yang mengecoh, karena seolah-olah sebuah negeri hanya didiami oleh satu bangsa saja.  “Bangsa” dijelaskan oleh Geertz merupakan sekumpulan orang dengan Bahasa, darah, sejarah dan tanah yang sama, dan “negeri” sebagai teritorium atau tanah dari kumpulan orang itu. Dalam arti ini, negeri merupakan arena politis, political space tempat interaksi sosial ditata, peluang-peluang hidup dan sumber-sumber produktif dibagikan, sedangkan bangsa adalah kekuatan politis dari arena itu. Jelaskan bagaimana kita mengidentifikasi  bangsa Indonesia jika mengacu pada pernyataan Geertz tersebut.
2. Yugoslavia merupakan contoh dari ketidakcocokan isi dan kenyataan dari konsep-konsep bangsa dan negeri yang sering disamakan begitu saja. Bekas Yugoslavia tercabik-cabik oleh kekuatan-kekuatan nasional yang sekarang menjadi negara-negara kecil. Bukan hanya itu, dari luar negeri ini juga diserang lewat separatisme Makedonia, permusuhan dengan Hongaria dan Bulgaria. Gerak penghancuran itu dimulai dengan perang Yugoslavia, melalui perang Serbia-Kroasia, dan berakhir dengan perang Bosnia. Yugoslavia hanyalah contoh kecil bagaimana identifikasi bangsa dan negeri tidak berfungsi. Berdasarkan kasus yang menimpa Yugoslavia, bagaimana sebaiknya bangsa Indonesia mengantisipasi agar kasus yang menimpa Yugoslavia tidak dialami Indonesia?

•      3. Apa perbedaan antara konsep kebudayaan masyarakat plural dengan masyarakat multikultural dalam hubungannya dengan identitas? Jelaskan dan berikan contohnya.

•      4. Dalam mewujudkan integrasi nasional Indonesia, bangsa Indonesia sering menghadapi persoalan yang sangat dilematis. Menurut pendapat saudara, integrasi nasional yang seperti apa yang hendak dikembangkan di Indonesia, yang masyarakatnya majemuk (pluralis) itu?

•       5. Vico (17-18 M) adalah salah satu orang yang pertama menggunakan pandangan historis mengenai manusia dan menekankan keunikan dari setiap masyarakat. Jika mengacu pada pandangan Vico, bagaimana anda memandang komunitas budaya yang ada di Indonesia? Jelaskan dan berikan contohnya.

 JAWABAN

1.      Untuk bisa mengenali sebuah bangsa kita harus terlebih dahulu mempelajari identitas dari bangsa tersebut. Identititas adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam unsur etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Namun demikian identitas suatu bangsa tidak cukup hanya dipahami secara statis mengingat bangsa adalah merupakan dari manusia-manusia yang senantiasa berinteraksi dengan bangsa lain didunia dengan segala hasil budayanya. Oleh karena itu identitas suatu bangsa termasuk identitas nasional Indonesia juga harus dipahami dalam konteks dinamis. Arti dinamis yaitu bagaimana bangsa itu melakukan akselerasi dalam pembangunan, termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa-bangsa lain didunia internasional.

2.      Konsekuensi dari multikulturalisme adalah sikap menentang dan anti terhadap atau setidaknya bermasalah dengan monokulturalisme dan asimilasi yang merupakan norma-norma wajar dari sebuah bangsa sejak abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, sebab yang dituju oleh monokulturalisme adalah homogenitas sekalipun homogenitas itu masih pada tahap harapan atau wacana dan belum terwujud. Sementara itu ,asimilasi adalah timbulnya keinginan bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan mengurangi perbedaan- perbedaan untuk mewujudkan menjadi satu kebudayaan baru. Pertentangan antara multikulturalisme dan monokulturalisme tampak nyata sekali dari asumsi dasar yang saling berseberangan, yang satu melegitimasi perbedaan-perbedaan yang lain  meminimalisir perbedaan baru.

Oleh karena itu setiap konflik yang terjadi diantara suatu kesatuan sosial dengan kesatuan-kesatuan sosial yang lain segera akan dinetralisir oleh adanya masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. Pada tingkat tertentu keduanya mendasari terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Oleh karena tanpa keduanya suatu masyarakat bagaimanapun tidak mungkin terjadi. Akan tetapi sifat-sifat masyarakat majemuk, telah menyebabkan landasan terjadinya integrasi nasional

Dengan adanya struktur masyarakat Indonesia dan masalah multikultural, maka diperlukan kebijakan pemerintah yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat, dengan cara tetap menghormati pranata, struktur, dan kebiasaan yang ada (social sustainability). Indonesia yang multikultural ini akan tetap bertahan sebagai sebuah negara kesatuan, apabila elemen-elemen pendukung kebersamaan tetap dipertahankan. Kecenderungan dominasi mayoritas (suku dan agama) harus ditata kembali agar rasa memiliki bangsa ini tidak luntur. Gejolak yang terjadi di berbagai daerah (Aceh,Kalimantan Tengah, Maluku, Irian Jaya, dan sebagainya), membutuhkan penanganan yang serius. Kelalaian tidak memperhatikan multikultural bangsa, dimasa mendatang akan menjadi bom waktu yang sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa harusdiciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

3.      Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan sekedar pengakuan terhadap hal tersebut. Namun mempunyai implikasi-implikasi politis,sosial,ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi tetapi tidak mengakui pluralisme di dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralisme ternyata berkenaan dengan hak hidup kelompokkelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas. Komunitas tersebut mempunyai budaya masing-masing dan keberadaan mereka diakui negara termasuk budayanya.

Pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena masyarakat plural itu tampak dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, bukan dengan menghapusaknya atau mengingkarinya. Perbedaan dihargai dan dipahami sebagai realitas kehidupan, hal ini adalah asumsi dasar yang juga melandasi munculnya masyarakat multikultural.

Lahirnya masyarakat multikultural berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan terhadap adanya masyarakat  budaya yang plural, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sejak semula masyarakat multikultural harus disadari sebagai masyarakat yang memiliki suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaanya yang secara operasional mewujud melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, masyarakat multikultural adalah suatu konsep yang masyarakatnya melegitimasi keaneka ragaman budaya.

Sampai saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia belum menentukan secara normatif model multikulturalisme macam apa yang harus diterapkan di negeri ini. Selain membutuhkan kajian-kajian antropologis yang lebih mendalam, tampaknya juga memerlukan kajian filosofis terhadap multikulturalisme sebagai sebuah ideologi.

4.      Upaya penyeragaman kebudayaan dengan cara dominasi satu kebudayaan terhadap kebudayaan lainnya seperti yang dilakukan selama ini tampaknya dimaksudkan agar tercapai persatuan bangsa yang terintegrasi dalam tataran nasioanal. Padahal hakekat integrasi nasional dalam tataran sosio-antropoldis mencakup arena yang lebih luas dan tidak sekedar untuk penyelesaian sekitar konflik sosial yang berlatar etnik. Sebab, seperti telah dikemukakan bahwa pemisahan dan pembelahan sosial yang berlangsung di Indonesia wujud dalam berbagai bentuk dan tingkat. Itu artinya, penyelesaian melalui penyeragaman kebudayaan atas nama kebudayaan nasioanal, seperti selama ini justru dapat menimbulkan ancaman disintegrasi.

Semuanya itu tidaklah dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan pembangunan yang mengabaikan kebudayaan, dan dari pemahaman serta keinginan membentuk kebudayaan Indonesia sebagai wahana pengintegrasian bangsa. Kebijakan pembangunan yang selama ini memang untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan manusia, hanya sayang bahwa dalam hal ini , orang sering lupa yaitu manusia manakah yang dimaksud. Dalam lingkup Indonesia dengan berbagai budaya masalah ini menjadi masalah yang sangat diperlukan perhatian

Kesimpulannya, masalah kebijakan kebudayaan yang terkait dengan integrasi nasional menjadi penting  direnungkan kembali setelah sekian puluh tahun masyarakat Indonesia menjalani kehidupan bernegara. Dalam konteks untuk mencari dasar integrasi nasioanal melalui gejala empirik yakni : (1) pengentasan kemiskinan tanpa mebedak-bedakan etnik (2) ketidakseimbangan capaian ekonomi di antara etnik dan menghilangkan kesan monopoli terhdaap kegiatan ekonomi serat penguasaan penghunian kawasan tempat tinggal oleh suatu golongan atau etnik tertentu (3) kebebaan dan hak asasi individu yang diajmin dalam perlembagaan (4) sistem pendidikan diperankan sebagai agen sosialisasi untuk memupuk kepribadian dan kesadaran bangsa, dan (5) peranan Bahasa Indonesia bukan hanya sebagi alat komunikasi tetapi juga melahirkan suatu identitas kebangsaan.

5.  Sesungguhnya apa yang dibanggakan oleh kebanyakan orang bahwa masyarakat indonesia yang terdiri dari komunitas-komunitas budaya yang mempunyai aneka ragam kebudayaan yang berkembang di Indonesia, memang tidak jauh dari kebenaran. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari komunitas-komunitras budaya yang besar maupun yang kecil itu masing-masing mengembangkan kebudayaan sebagi perwujudan berbangsa aktif mereka terhadap lingkungan pendukung masing-masing. Demikian aneka ragam kebudayaan yang berkembang di Indonesia itu dipahami sebagai kerangka acuan dalam bersikap dan menentukan tindakan, serta sebagai ciri pengenal yang membedakan diri dari komunitas budaya yang lain

Memandang kebudayaan sebagai kata sifat untuk membedakan mana kehidupan yang berbudaya dan tidak berbudaya, membedakan antara kehidupan manusia yang berbudaya dan makhluk lain seperti hewan dan benda-benda lain yang tidak meiliki potensi budaya. Dalam memandang kebudayaan sebagi kata sifat maka unsur nilai-nilai atau sebagai kompleksitas nilai-nilai yang kemudian beroperasi pada berbagai level kehidupan. Konfigurasi nilai yang dimiliki berbagai komunitas budaya yang berbeda kemudian melahirkan konstruksi budaya yang berbeda-beda pada komunitas budaya itu.

Penetapan perayaan Imlek sebagai hari libur nasional serta mencabut larangan kegitaan warga etnis China merupakan sebuah keputusan politis ini tidak hanya menjadi simbol pengakuan politis dan kultural keberadaan warga Indonesia keturunan China di Indonesia, tapi juga memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membangun iklim multikulturalisme. Pengakuan akan identitas masyarakat China merupakan syarat mutlak bagi seorang warga Indonesia keturunan China untuk mengaktualisasikan dirinya secara utuh sebagai subjek. Membela hak-hak kaum minoritas menunjukan bahwa pluralisme bukan sekedar faktum seperti yang dikemukakan para pemikir liberalisme sekular, tapi anugrah ilahi yang harus dihormati dan dikembangkan

Kasus Kasus Multikultural

1.      Kasus umum pertama : keyakinan yang kuat pada masyarakat luas bahwa kondisi kritis yang benar-benar sedang terjadi. Ketidakadilan atau masyarakat merasa tidak diperlakukan dengan adil.

KASUS PEMBANTAIAN MESUJI

Sejak September 2011 masyarakat yang merasa tanahnya tidak pernah mendapat ganti rugi melakukan panen kolektif secara bergilir diatas lahan plasma.Dan sebelum melakukan panen masyarakat telah berkoordinasi dengan Polres Tulang Bawang.

Seperti biasanya setiap satu minggu sekali masyarakat melakukan panen dan tepatnya dilakukan jam 10.00 WIB pada 10/11. Petani yang memiliki kendaraan diparkir dipinggir jalan. Sekitar jam 13.00 Brimob mengambil paksa salah satu motor milik petani yang sedang diparkir dengan diseret menggunakan truk ke markas Brimob di lokasi pabrik.

Mendapat khabar tesebut sekitar jam 14.45 puluhan orang setelah selesai panen, bersama-sama menuju pos jaga Brimob untuk menanyakan dan meminta dikembalikan motor yang disita. Namun belum tiba dilokasi dan belum juga terucap kata, Brimob telah menembak para petani yang sedang mengendarai motor menuju lokasi. Penembakan tersebut tanpa peringatan tembakan keudara namun langsung membabi buta dan berdurasi sekitar 15 menit sebagaimana diutarakan oleh korban.Saat itu terdapat 130 brimob dan terdapat juga TNI Marinir, namun menurut korban lagi, Marinir tidak melakukan tindakan apapun.

Penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 15.00.Dan dalam insiden tersebut telah jatuh korban; 1.Zaelani (45) warga Desa Kagungan Dalam meninggal ditempat karena luka tembak dikepala yang menembus diatas telinga, 2.Rano Karno (28) luka perut dan lengan, 3. Muslim (18) luka berat di kaki dan harus diamputasi karena tulang pecah, , 4. Reli (32) luka tembak di bahu kanan, 5.Hirun (18) luka tembak kaki kiri, 6.Lukman (25) luka tembak kaki kiri, dan 7 Matahan (38) luka dikaki kiri dan 8. Jefi (26) luka bakar

Mendapat kabar dari anak almarhum bahwa ayahnya meninggal karena ditembak Brimob sekitar 500 orang dari 10 desa datang ke pos Brimob untuk melakukan perlawanan, namun karena tidak ada lagi orang, maka pelampiasan kemarahan dilakukan dalam bentuk pembakaran mes perkantoran dan sarana lainnya milik PT.BSMI. http://idayoce.blogspot.co.id/2013/12/kasus-pembantaian-mesuji.html

ANALISIS: Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dan konflik di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Berbagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan memlaui proses litigasi (peradilan) yang ada dianggap belum mampu menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan seperti mediasi,fasilitasi dan lainnya kemudian mengemuka dengan sasaran untuk meminimalisir sengketa pertanahan yang sarat dengan kepentingan baik untuk kepentingan pembangunan maupun kepentingan masyarakat sendiri. Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu,biaya, dan pikiran/tenaga. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk meyelesaikan sengketa. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul dewasa ini dimana secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat memerlukan penanganan  yang sistematis sehingga alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi bisa diperdayakan.

Keberhasilan suatu proses mediasi adalah didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa dan keahlian seseorang mediator. Proses pelaksanaan mediasi yang sampai saat ini masih mengalami kendala-kendala yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak berhasil. Kendala ini timbul karena adanya kepentingan para pihak yang saling mementingkan kepentingan pribadi sehingga pelaksanaan mediasi sering mengalami dead lock (kegagalan). Sehingga kegagalan proses mediasi yang dilakukan akan menimbulkan proses penyelesaian melalui badan peradilan yang ada sehingga rakyat sendiri merasa tidak adil dengan tindakan yang dilakukan oleh pengadilan yang mana rakyat hanya mempunyai kekuatan hukum berdasarkan tanah ulayat sedangkan pihak yang berkepentingan mempunyai kekuatan hukum yuridis melalui sertifikat yang dimilikinya.

2.      Kasus umum kedua : keyakinan masyarakat luas bahwa saluran saluran formal yang seharusnya dapat menampung dan diandalkan untuk menyelesaikan masalah dan aspirasi masyarakat tidak berfungsi dengan semestinya.

Buwas: Maraknya Ladang Ganja Akibat Dicuekin Pemda

TANGERANG - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyayangkan masih banyak ditemukan ladang ganja di beberapa wilayah Indonesia. Padahal, sosialisasi tentang bahaya narkoba sudah dilakukan terhadap semua kalangan.

BNN pun mensinyalir hal itu terjadi akibat kurang pedulinya pemerintah daerah (pemda) terhadap wilayahnya sendiri. Mengingat dalam kasus luasnya ladang ganja di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Papua, sebetulnya menjadi peran pemerintah.

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, seharusnya pemerintah bisa lebih peduli dengan wilayahnya. “Ladang ganja yang ditanam oleh masyarakat setempat ini bukti bahwa pemerintah setempat kurang perhatian dan peduli terhadap wilayahnya,” katanya saat pemusnahan narkoba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (15/4/2016).

Ditambahkan pria yang akrab disapa Buwas, bahwa pihak BNN sudah melakukan upaya dengan membahas soal bahaya narkoba kepada kepala daerah beserta jajarannya. “Hal ini sudah terjadi berulang kali, dan seharusnya pemerintah setempat bisa memberikan solusi lain seperti penanaman pohon lain selain ganja,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai hukuman terkait para petani ganja, kata Buwas, dalam hal ini proses hukum terus berlanjut. “Mereka menyadari dan tahu kalau ganja itu merupakan narkoba. Namun, bukan hanya petaninya, tetapi pemodalnya juga. Hal ini sudah terjadi berkali-kali, hausnya pemerintah setempat bisa lebih peduli dan menyadari kalau ada lahan-lahan yang dijadikan ladang ganja,” ujarnya.

http://news.okezone.com/read/2016/04/15/337/1364278/buwas-maraknya-ladang-ganja-akibat-dicuekin-pemda

ANALISIS : Pemikiran bahwa seringkali suatu hubungan mengalami konflik dan mengalami kemunduran yang disebabkan adanya proses penyampaian aspirasi dan negosiasi yang tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan pola komunikasi diantara masyarakat dan pemerintah berubah. Terhambatnya komunikasi dialami oleh banyak orang dalam berbagai profesi. Bahkan tidak sedikit orang yang kurang menghargai pentingnya peranan komunikasi dalam kehidupannya. Sebaliknya orang-orang yang pandai  memanfaatkan komunikasi kehidupannya cenderung berkembang pesat, baik dalam berusaha maupun dalam berorganisasi sosial.

Pada dasarnya teori interaksional simbolik berakar dan berfokus pada hakikat manusia yang adalah makhluk relasional atau memansang hubungan sebagai suatu sistem.Teori Interaksional Simbolik dalam kaitannya dengan penyelesain konflik maka antara pemerintah dan rakyat juga didalam keluarga , maka komunikasi memegang peranan penting dalam arti dengan adanya komunikasi yang efektif dapat memelihara dan mempertahankan kesatuan artinya dengan adanya peran komunikasi yang tepat maka dapat menyelesaikan konflik, komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan remaja dan keluarga harus jugaadanya keterbukaan informasi sehingga komunikasi dapat berjalan efektif yaitu dapat dipahami oleh rakyat sehingga kesenjangan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

Setiap invidu pasti terlibat relasi dengan sesamanya. Tidaklah mengherankan bila kemudian teori interaksional simbolik segera mengedepankan  bila dibandingkan dengan teori-teori lainnya, alasannya ialah diri manusia muncul didalam dan melalui interaksi dengan yang diluar dirinya sendiri. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol tertentu. Simbol misalnya bahasa, tulisan dan simbol lainnya yang dipakai bersifat dinamis. Keunikan dan dinamika  simbol dalam proses interaksi sosial menuntut manusia harus lebih kritis, peka,  aktif dan kreatif dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam interaksi  social.  Penafsiran yang tepat atas simbol tersebut turut menentukan arah perkembangan manusia dan lingkungannya. Kurang adanya penyampaian pesan dari pemerintah dalam rangka penyelesaikan konflik dan juga kurangnya komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan rakyat dalam memecahkan masalah pada permasalahan, tetapi pada dasarnya rakyat dapat menerima jika ada pesan yang disampaikan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tetapi pesan tersebut kurang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga pemerintah tidak mendengarkan aspirasi yang diutarakan oleh masyarakat.

3.      Kasus umum ketiga ; harapan yang diyakini oleh masyarakat melalui kekerasan semacam ini akan terjadi perubahan

Demo Anarkis Sopir Taksi di Jakarta Mendunia

Fino Yurio Kristo - detikinet

Selasa, 22/03/2016 13:56 WIB

Jakarta - Demonstrasi ribuan sopir taksi menentang aplikasi ride sharing langsung mendunia. Beberapa media di mancanegara langsung menurunkan berita soal kondisi terkini di Jakarta.

'Disgruntled Indonesian taxi drivers protest ride-hailing apps' begitu judul kantor berita Inggris, Reuters. "Ribuan sopir taksi turun ke jalanan di ibu kota Jakarta untuk memprotes aplikasi transportasi seperti Grab dan Uber, membuat beberapa bagian kota macet,"

'Jakarta taxi drivers protest against Uber and Grab' tulis BBC. "Para pengemudi taksi mengatakan aplikasi seperti Uber dan Grab, telah banyak menurunkan pendapatan mereka. Video dari Jakarta memperlihatkan beberapa pendemo menyerang kendaraan dan kelihatannya mengancam sopir taksi yang tidak ikut demo," begitu laporan BBC.

Media di Australia bahkan mengabarkan pemerintahnya memperingatkan agar warga Australia berhati hati terkait demo hari ini yang berpotensi rusuh. 'Travellers warned as Jakarta taxi service protests turn violent' tulis Sydney Morning Herald.

"Polisi mengeluarkan tembakan peringatan setelah sopir taksi diserang dalam sebuah protes masif melawan layanan ride sharing online Uber dan GrabTaxi yang membuat lalu lintas di ibu kota Indonesia itu terhambat," tulis mereka.

"Fairfax Media melihat sekitar 15 pemotres menghentikan taksi Express dan memukul wajah pengemudinya. Dalam adegan chaos itu, seorang pengemudi Go Jek juga menjadi target namun dia berhasil lolos meski helmnya tertinggal di jalan,"

Sydney Morning Herald melaporkan kalau pemerintah Australia memperbarui travel advisory ke Indonesia, memperingatkan kalau demonstrasi ini bisa berujung kekerasan. Warga Australia diminta menghindari area protes seperti di gedung DPR, jalan Gatot Subroto, serta memonitor situasi terkini di media lokal.

http://inet.detik.com/read/2016/03/22/134605/3170537/398/demo-anarkis-sopir-taksi-di-jakarta-mendunia

ANALISIS :  Adanya suatu kelompok kepentingan seringkali merupakan suatu kebutuhan yang tak bisa dihindari bagi kelompok-kelompok yang ada di dalam sebuah komunitas masyarakat, hal ini tidak lain karena berbagai kebijakan atau keputusan politik yang ada seringkali tidak sesuai dengan aspirasi kelompok yang ada, sehingga sebuah kelompok kepentingan bertugas untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya agar tercipta sebuah keputusan yang dapat menampung aspirasi yang ada

David B. Truman dalam bukunya “The Govermental Process” (1951), dimana dalam buku ini menjelaskan bahwa interaksi antara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok kepentingan (interest group) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah. Dalam hal ini Truman mengartikan kelompok kepentingan sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama dan memiliki tujuan yang sama pula untuk mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain dalam lapisan masyarakat. Dan kelompok kepentingan itu akanmempunyai arti politis jika kelompok kepentingan itu mengajukan tuntutan terhadap suatulembaga pemerintahan.

Persaingan antara Taksi Konvesional dengan Taksi online di Jakarta sangatt erasa, walaupun jika dilihat seperti tidak ada persaingan.Namun hal ini sangat dirasakan oleh para supir Taksi Konvesional semenjak keberadaannya Taksi online milik orang asing yang bisa dipesan melalui software yang tehubung dengan koneksi internet. Disini yang akhirnya muncul adanya persaingan yang tidak terlihat karena para supir Taksi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menjalankan perintah dari pengelola saja,terkadang mereka pun dalam sehari cuman mendapatkan satu penumpang. Berbeda dengan Taksi online yang jumlah armadanya tidak begitu banyak yang akhirnya mereka masih bisa mendapatkan penumpang jauh lebih banyak dibanding dengan konevesional

Kelompok Kepentingan yang ada di Jakarta memiliki pengaruh yang cukup kuat, dan mereka tidak lebihnya terus memperjuangkan aspirasi mereka melihat beberapa kebijakan yang menurut mereka tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. maka adapun saran yang didapat adalah diharapkan adanya sebuah kebijakan dari pemerintah yang membahas masalah Angkutan Taksi di Jakarta. maksud dari saran ini juga untuk pengembangan studi kelompok kepentingan di Jakarta

4.      Kondisi umum keempat : hilangnya wibawa pemerintah di mata masyarakat

INTERVENSI JOKOWI BIKIN HILANG WIBAWA POLRI
SENIN, 04 MEI 2015 , 15:45:00 WIB

LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Usulan Presiden Joko Widodo agar Bareskrim Polri membebaskan penyidik KPK, Novel Baswedan menuai kritik keras. Usulan tersebut bisa jadi merupakan tekanan alias intervensi dari Jokowi terhadap penegakan hukum.  Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha yang mengatakan itu dalam perbincangan dengan redaksi, Senin (4/5).

Menurutnya, saat ini masyarakat sangat khawatir dengan kondisi nasional di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Pelemahan penegakan hukum, tidak stabilnya ekonomi, sosial dan politik berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Presiden, lanjut dia, seharusnya bisa menghormati proses hukum dengan membiarkan penanganan perkara dugaan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 silam tetap berjalan.
"Karena jika benar Novel tidak terbukti bersalah pasti pengadilan akan membebaskan Novel, dan Jokowi tidak bisa intervensi dengan kekuasaannya, karena berakibat hilangnya wibawa Polri," tegas Panji.

Jokowi sebaiknya menempatkan diri menjadi penengah, bukan seolah memperkeruh suasana KPK-Polri yang sudah mereda dan saat ini kembali bersitegang.
"Jika Jokowi ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik untuk memimpin Indonesia, perkuat penegakan hukum dan stabilkan ekonomi serta politik, karena jika Jokowi tak mampu, bukan tidak mungkin beberapa bulan kedepan akan  ada gerakan mosi tidak percaya dari rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi," demikian Panji menutup perbicangan.

Novel ditetapkan tersangka oleh Polda Bengkulu pada tahun 2012 terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 silam. Novel yang kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengklu diduga terlibat penembakan saat memimpin penyergapan tersebut. [sam] http://hukum.rmol.co/read/2015/05/04/201312/Intervensi-Jokowi-Bikin-Hilang-Wibawa-Polri-  

ANALISIS : merosotnya wibawa hukum akan berdampak terhadap kurangnya kepercayaan masyarakat pada hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, akan berdampak pula pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apa jadinya negara apabila masyarakatnya sudah tidak percaya hukum maupun pemerintahannya. Setiap orang dapat bertindak menurut kata hatinya (semaunya) tanpa peduli akan hak orang lain. Situasi seperti ini akan dengan mudah pula dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu atau kepentingan sendiri atau kelompoknya.

Sejak tahun 1960-an peran pemerintah dalam pembangunan mulai mendapat kritik. Kritik itu terutama datang dari kalangan penganut neoliberalisme, yang antara lain diseponsori oleh IMF. Serangan terhadap campur tangan pemerintah terjadi mula-mula dimulai dengan kritik terhadap teori Keynes, meskipun dia dikenal mampu mengatasi depresi besar di dunia yang terjadi pada periode pertengahan bagian pertama abad ke-20, yang sekaligus dianggap melandasi Era Keemasan (Golden Age) dinegara-negara maju. Era itu adalah era gemilang selama 25 tahun sesudah PD-II, dimana hampir semua negara mengalami kemajuan, terutama dinegara-negara maju. Setelah masa gemilang selama 25 tahun, Amerika Serikat dan Eropa mengalami penurunan kecepatan pertumbuhan ekonominya. Karena itu timbul anggapan bahwa campur tangan pemerintah dapat menghambat kebebasan individu untuk berinisiatif. Kritik itu merambat juga terhadap Teori Keynes yang melandasi intervensi pemerintah yang dianggap mempunyai kelemahan dalam proses pengambilan kebijakan, dimana kompromi politik lebih menjadi landasan (Ha-Joon Chang, 2003). Kritik terhadap campurtangan pemerintah juga berhubungan dengan pelecehan terhadap birokrasi yang dipandang tidak efisien, pemborosan sumberdaya dan paternalistik.

Merosotnya wibawa hukum dapat terjadi karena hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Hukum didesain dan dijadikan tidak lebih hanya sebagai alat untuk melindungi dan atau melegitimasi setiap sikap tindak para pejabat negara. artinya hukum yang seharusnya memberi perlindungan bagi semua orang ternyata hanya memihak pada sekelompok orang, yakni hanya kepada kelompok masyarakat yang mempunyai uang. Sehingga hukum dapat diperjual-belikan. Sebagai akibatnya masyarakat sakit hati dan kecewa, dan akhirnya tidak mau peduli dan atau tidak mau mengahrgai hukum dan pemerintah.

Cara yang pertama untuk mengembalikan wibawa hukum dan pemerintah adalah melalui para penegak hukum. Para penegak hukum ini adalah pemerintah dan juga pengacara. Pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah di dalam pengertian luas yakni dengan mengikuti pendapat C.F.Strong adalah meliputi eksekutif,legislatif,dan yudikatif. Peranan pemerintah dalam upaya mengembalikan wibawa hukum adalah sangat menentukan, karena pemerintahlah yang secara langsung menerapkan hukum. Apabila pemerintah tidak mau melaksanakan dan menerapkan hukum dengan benar, maka masyarakat tidak akan pernah percaya pada hukum dan pemerintah, sebab faktor penyebab utama merosotnya wibawa hukum itu adalah kekecewaan masyarakat pada pemerintah karena pemerintah tidak pernah konsekuen dan benar melaksanakan hukum.

5.      Kondisi umum kelima : crowding yang oleh freedman dirumuskan sebagai bentuk stress yang diakibatkan oleh interaksi sosial yang eksesif dan tidak dikehendaki berkenaan dengan lingkungan padat.

Kemacetan Jakarta Timbulkan Kerugian Rp28 Triliun

Jakarta (ANTARA News) -- Tingkat kemacetan yang sudah dalam taraf memprihatinkan di wilayah Jakarta diperkirakan juga mengakibatkan kerugian yang diderita seluruh warga ibukota bisa mencapai hingga sekitar Rp28 triliun per tahun."Estimasi total merugian karena dampak kemacetan di Jakarta mencapai Rp28,1 triliun," kata pakar lingkungan Fakultas Tehnik Universitas Indonesia Dr Firdaus Ali MSc, dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Firdaus memaparkan, total kerugian tersebut dapat dibagi atas menjadi beberapa sektor, seperti kerugian akibat bahan bakar, kerugian waktu produktif warga, kerugian pemilik angkutan umum, dan kerugian kesehatan.Jumlah kerugian yang paling besar adalah pada sektor kerugian bahan bakar yang bisa menghabiskan hingga Rp10,7 trilun per tahun.Kerugian bahan bakar dihitung dari banyaknya BBM yang terbuang karena kendaraan terjebak kemacetan.Sedangkan jumlah kerugian terbesar kedua adalah kerugian waktu produktif warga negara yang diperkirakan mencapai Rp9,7 triliun per tahun.

Namun, yang paling dicemaskan adalah kerugian di sektor kesehatan yaitu sebanyak Rp5,8 triliun per tahun. Kerugian kesehatan antara lain karena stres atau faktor polutan asap yang keluar saat kemacetan dan terhirup oleh warga ibukota lainnya yang sedang melintas.Sedangkan kerugian yang diderita pemilik angkutan umum bisa mencapai Rp1,9 triliun per tahun karena berkurangnya jumlah rit yang bisa ditempuh angkutan umum akibat macet.

Hal tersebut, ujar Firdaus, juga merupakan ironi karena angkutan umum merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kemacetan di ibukota.Angkutan umum menjadi penyebab macet antara lain karena perilaku sopir yang suka "mengetem" atau menunggu lama di suatu titik jalan untuk mengangkut penumpang padahal hal itu malah mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas.

Sementara itu, pembicara lainnya, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Prof Dr Umar Fahmi Achmadi MPH PhD mengemukakan, bidang transportasi memberikan kontribusi sekitar 80 persen dari pencemaran udara.Umar juga memaparkan, beberapa jenis bahan pencemar polusi udara dapat berdampak antara lain pada organ paru-paru (asma, bronkitis, pneunomia), kardiovaskuler, sistem syaraf, dan liver-ginjal.

Sumber: Antara

http://www.greenlifestyle.or.id/news/detail/kemacetan_jakarta_timbulkan_kerugian_rp28_triliun

ANALISIS :  Kemacetan yang sering terjadi tidak hanya berdampak pada sisi sosial pengguna jalan saja, namun tentunya pada kendaraan yang digunakan pengguna jalan. Kemacetan akan mempengaruhi setiap perjalanan, baik perjalanan untuk bekerja maupun perjalanan bukan untuk bekerja. Hal itu akan mempengaruhi pergerakan orang dan arus barang. Kendaraan yang melaju pada lalu lintas normal, tidak terjebak kemacetan, biasanya mengkonsumsi BBM sesuai dengan efisiensi mesin kendaraan dalam mengkonsumsi BBM. Kendaraan bermotor biasanya ditunjukkan dengan perbandingan per  satu liter bensin dengan jarak yang dapat ditempuhnya, misalnya konsumsi satu liter bensin untuk delapan kilometer untuk jenis kendaraan mobil, tetapi efisiensi kendaraan ini juga dipengaruhi oleh jenis mobil, kapasitas cc mesin, dan merk mobil tersebut.

Kemacetan lalu lintas telah menjadi fenomena umum di daerah perkotaan.Beberapa faktor spesifik seperti jumlah penduduk, urbanisasi, penambahan pemilikan kendaraan, dan penambahan jumlah perjalanan juga turut menambah masalah kemacetan lalu lintas.Penambahan jumlah penduduk dan urbanisasi biasanya terjadi di negara yang sedang berkembang.Perkembangan Kota Malang yang pesat menyebabkan lebih banyak penduduk yang datang dan menetap.Hal ini bisa dilihat dengan berkembangnya jumlah pemukiman penduduk di berbagai wilayah di Kota Malang. Penduduk ini memerlukan tempat tinggal yang akan menyebabkan kota menjadi lebih padat. Mobilitas penduduk meningkatkan kebutuhan akan angkutan umum. Sesuai dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemilikan kendaraan dan jumlah perjalanan juga akan meningkat sehingga menghasilkan lebih banyak kebutuhan akan fasilitas dan pelayanan transportasi. Faktor -faktor ini turut pula mempercepat peningkatan kemacetan lalu lintas di Kota Malang.

Kemacetan merupakan salah satu indikasi dari  ketidakaturan pemanfaatan atau aturan atas suatu barang publik yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, misalnya jalan raya.Keberadaan suatu barang publik dimana setiap orang berhak untuk menggunakan atau mengambil manfaatnya tanpa bisa dilarang oleh peng guna lainnya. Akhirnya kondisi ini dapat menyebabkan tragedy of common yaitu penurunan manfaat dari suatu barang publik yang harus ditanggung oleh semuanya akibat dari pemanfaatan seseorang atau kelompok terhadap barang publik tersebut. Kemacetan mengakibatkan pengguna jalan merasakan stress, waktu terbuang, mengurangi jam belajar atau jam kerja, pemborosan bensin, dan hilangnya pendapatan.