Sistem Perekonomian Negara

1)      Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik secara individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia, kapitalisme, sosilaisme,campuran? Ditinjau dari sistem kepemilikan sumber daya bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalisme. Sama halnya ,tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan, bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individu atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk diatur dengan tegas oleh pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme dan bukanlah sosialisme.

Untuk memahami sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia paling tidak secara konstitusional maka perlu memahami terlebih dahulu ideologi yang dianut oleh Indonesia. Sistem ekonomi atau perekonomian Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dari pembentukan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sistem perekonomian di Indonesia pada dasarnya berlandasakan pada sistem perekonomian pancasila. Ekonomi pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan pancasila sebagai ideologi negara.

Ekonomi pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber dari budaya Indonesia, yang bisa saja sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan pada solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualitas dalam lembaga koperasi. Jika ekonomi pancasila didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara, sehingga melahirkan BUMN.

Namun dalam perakteknya, sistem ekonomi Indonesia dalam praktek penerapannya dalam beberapa dekade belakangan ini sejak era orde baru cenderung kapitalis dan cenderung bersifat sosialis di era Soekarno. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi negara yang tidak menganut sistem kapitalis dan sosialisme. Ini mengindikasikan bahwa sistem ekonomi Indonesia selalu berjalan sesuai dengan selera dan kepentingan  politik para penguasa yang sedang berkuasa. Padahal jika dilihat secara historis dan isi dari konstitusi Republik Indonesia dimana sistem ekonominya dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 justru sangat sejalan dengan ajaran-ajaran agama. Akan tetapi perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun ekonomi berdasarkan pada landasan konstitusinya (pancasila dan UUD 1945) cenderung terbawa arus pada pola pembangunan ala sistem sosialisme dan sistem kapitalisme.

2)      Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya- sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endegenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembanguan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Perbedaan antar daerah merupakan suatu konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Wilayah-wilayah dengan potensi sumber daya alam dan lokasi yang menguntungkan, yang seharusnya berkembang dan menciptakan percepatan pembanguan bagi wilayah-wilayah yang tertinggal tidak hadir secara optimal. Pembanguan regional yang berimbang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal yang tercipta dari sinergitas interaksi antar wilayah juga tidak tercapai secara optimal (Anwar,2005:56)

Solusi yang bisa untuk mengatasi permasalah pembanguan daerah tersebut antara lain, membangun daya tarik peyehatan iklim investasi dan dinamisasi ekonmi daerah. Membangun daya tahan, merupakan kemampuan menyesuaikan diri serta memulihkan diri sektor ekonomi dari tekanan faktor ekonomi maupun non ekonomi. Membangun daya saing adalah mengintegrasikan wilayah administrasi menjadi wilayah ekonomi dalam suatau wadah kerja sama antar daerah bidang kebijakan ekonomi, komunikasi informasi, serat kerjasama pemasaran (Pusat Kajian Administrasi Internasional:2010)

3)      Pemerintah selama ini hanya fokus pada sektor ekonomi saja dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Padahal sosial dan budaya seharusnya juga faktor pendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan itu sendiri.

Pemerintah perlu memberi dukungan lebih dari kebijakan. Soal ekonomi, program yang menyentuh masyarakat miskin selalu tak berjalan dengan baik, memang faktor ekonomi memang harus.

Meski demikian, faktor budaya serta sosial bisa mempengaruhi efektivitas pengentasan kemiskinan. Selama ini berbagai survei membuat indikator masyarakat miskin dengan rokok, padahal aspek itu berlatar belakang sosial dan budaya. Ada survei masyarakat miskin katanya habis uang karena merokok.

Selama ini pemerintah mengandalkan pengentasan kemiskinan melalui infrastruktur serta beberapa faktor strategis lainnyapemerintah melupakan cara pengentasan kemiskinan melalui faktor sosial dan budaya. Sebetulnya akselerasi menyelesaikan kemiskinan selalu dari infrastruktur dan lain-lain. Padahal kalau di lihat di Eropa, mereka masyarakat dilatih budaya mengentaskan prinsip personal sehinggan lebih disiplin. Ke depan pemerintah harus pikirkan anggaran di aspek budaya dan sosial.(Merdeka/1/3/2016).