OTOMOCIVIC: DINAMIKA RELASI KOSGORO 1957 DENGAN PARTAI GOLKAR DI ERA SETELAH SOEHARTO

DINAMIKA RELASI KOSGORO 1957 DENGAN PARTAI GOLKAR DI ERA SETELAH SOEHARTO

Untuk mata kuliah Sistem Politik Indonesia

Dosen Pengampu:

Dr.Rusnaini.M.Si

Disusun oleh:

Nama : Anggi Yoga Pramanda

Nim : K6414007

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

SURAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka meraih dukungan luas dari berbagai segmen pemilih, partai menjalin relasi yang kuat dan mengakar dengan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai salah satu strategi elektoral. Anggota dan simpatisan ormas menjadi target pemilih yang penting bagi partai. Selain itu, ormas juga menjadi sumber rekruitmen kader yang penting bagi partai.

Dalam konteks itu, Golkar menjadi partai yang menarik terkait dengan relasinya dengan ormas. Sebagai kekuatan utama pendukung rezim Orde Baru, Golkar berawal dari berbagai kelompok ormas yang didirikan oleh militer pada penghujung era Demokrasi Terpimpin yang waktu itu familiar dengan istilah “organisasi fungsional”. Sejak awal ormas-ormas itu didirikan militer Angkatan Darat (AD) sebagai kekuatan penyeimbang PKI yang menjadi rival utamanya di panggung politik Demokrasi Terpimpin. Rezim pemerintahan Soeharto menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik utama yang menopang kekuasaannya. Melalui kebijakan “reorganisasi”, hampir seluruh kekuatan ormas yang ada dikooptasi dan dijadikan pendukung Golkar. Kekuatan pendukung Golkar itu terdiri dari tiga kelompok utama yang secara struktural diformalkan menjadi jalur yang lazim disebut jalur ABG. Jalur A merupakan jalur militer atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)-melalui pimpinan ABRI diberbagai tingkatan menginstruksikan seluruh keluarga besar ABRI untuk mensukseskan Golkar. Jalur B merupakan jalur birokrasi-melalui Menteri DalamNegeri (Mendagri) lewat kebijakan “monoloyalitas tunggal” menginstruksikan kepada seluruh birokrasi pemerintahan untuk memilih Golkar. Sementara jalur G merupakan jalur “organisasi Golkar” sendiri yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk ormas, seperti organisasi kepemudaan, profesi, pengusaha dsb. Jalur G ini juga sering dikatakan sebagai jalur kekuatan sipil di Golkar. Di dalamnya juga terdapat ormas yang dulunya menjadi cikal bakal pembentukan Golkar seperti Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang familiar disebut Tri Karya.

Medio 1998 terjadi perubahan konsetalasi politik akibat gelombang reformasi. Soeharto yang berkuasa lebih dari tiga dekade memutuskan berhenti sebagai Presiden yang menandai runtuhnya rezim Orde Baru. Menarik dicermati bagaimana perjalanan Golkar selanjutnya di era baru Post-Soeharto. Dihapusnya dwifungsi ABRI dan aturan larangan PNS berpolitik (dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1999 disebutkan birokrasi dilarang berpolitik ) praksis menghilangkan dua kekuatan utama Golkar dalam setiap pemilu. Kehilangan kekuatan efektifnya ini menyebabkan perolehan suara Golkar pun terbukti merosot tajam darisebelumnya 74 persen turun menjadi 22 persen pada agenda elektoral pertama pasca Soeharto. Meski menurun drastis, suara Golkar tetaplah signifikan dalam kepolitikan sistem multipartai. Menang di Pemilu 2004 dan runner-up di Pemilu 1999, 2009 dan 2014, Golkar tetap menempatkan posisinya sebagai kekuatan menentukan dalam perpolitikan Indonesia.

Sementara itu sepeninggal Soeharto, Golkar mengalami perubahan konsetalasi politik di internal termasuk relasi dengan ormas-ormas pendukungnya. Ormas-ormas yang diera Orde Baru solid mendukung Golkar tiba-tiba “menjaga jarak” dengan Golkar. Beberapa diantara ormas itu menyatakan memisahkan diri dari Golkar, bahkan mendeklarasikan diri menjadi partai baru. Beberapa ormas seperti Pemuda Pancasila misalnya memutuskan memisahkan diri dari Golkar yang kemudian mendeklarasikan Partai Patriot. Fenomena paling menyita perhatian adalah yang menimpa KOSGORO dan MKGR (dua dari tiga ormas pendiri Golkar yang masih eksis). Setelah selama Orde Baru konsisten menjadi ormas pendukung Golkar, tiba-tiba KOSGORO memutuskan menjadi organisasi independen menjelang Pemilu 1999. Tidak hanya berhenti disitu, suksesi kepemimpinan yang tidak berjalan normal akhirnya menghasilkan dualisme kepemimpinan KOSGORO. Pertama, KOSGORO yang menyatakan independen dalam aspirasi politiknya. Kedua, KOSGORO 1957 yang menyatakan dukungannya pada Partai Golkar.

Fenomena diatas menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam studi Golkar. Dilihat dari literatur yang ada kajian mengenai relasi Golkar dengan ormas pendukungnya merupakan kajian yang langka. Makalah ini akan mencoba mengisi kelangkaan itu dengan mengkaji relasi Golkar dengan KOSGORO. Meski titik tekannya pada era Post-Soeharto,makalah ini juga mencuplik bagian di era Soeharto untuk memahami alur historisnya di era Post-Soeharto.

Singkatnya, penulis terdorong untuk melakukan studi terkait relasi Golkar dengan KOSGORO dengan dua pertimbangan. Pertama, sebagai partai tertua dan juga salah satu yang terkuat dalam struktur kekuasaan politik Indonesia, Golkar mengalami dinamika politik yang tinggi terutama setelah era Post-Soeharto. Dinamika kontestasi kekuasaan di internal Golkar yang melibatkan ormas pendukungnya terutama KOSGORO, tentu menjadi bagian penting yang perlu dicermati dalam membaca perkembagan Golkar. Terbelahnya organisasi menjadi dua cukup merefleksikan bagaimana tingginya dinamika politik yang terjadi pada ormas pendukungnya ini. Tentu, pengaruh sejarah panjang hubungan Golkar dengan KOSGORO sangat mempengaruhi fenomena ini. Kedua, KOSGORO menunjukkan peran yang besar dalam supplier elit di struktural Golkar di era Post-Soeharto dalam hal ini tidak sesederhana memahaminya sebagai menguatnya peran ormas Jalur G akibat keluarnya birokrasi dan militer. Perlu analisa yang komprehensif terkait relasi Golkar dengan KOSGORO dalam suatu framework relasi organisasional.

B. Rumusan Masalah

1. Apa tipe kelompok kepentingan KOSGORO 1957 menurut klasifikasi Gabriel Almond?

2. Apakah terjadi pergeseran karakteristik KOSGORO antara era Soeharto dan setelah era Soeharto?

3. Bagaimana karakteristik relasi KOSGORO pada era setelah Soeharto?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan pemerintah. Pemerintah berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Keanggotaannya berasala dari golongan-golongan yang merasa tertindas atau terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan dari elit politik. Mereka punya tujuan yang sama yakni memperbaiki nasib mereka. Dasar perjuangan dari kelompok kepentingan adalah protes dan sikap kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat. Hal ini dilandasi perasaan terasingkan atau terpinggirkan.

Kelompok kepentingan menginginkan desentralisasi dari kekuasaan dan partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat. Kelompok ini selalu berinteraksi dengan badan eksekutif namun tetap memposisikan kedudukannya sebagai organisasi yang otonom terhadap negara. Cara kerja kelompok kepentingan tidak menggunakan tekanan-tekanan ataupun paksaan, tetapi melalui hubungan ke dalam (lobbying) serta jaringan kerja (networking) yang intensif tetapi persuasif.

Jika cara-cara di atas tidak berhasil terkadang menggunakan cara-cara lebih keras seperti: demonstrasi, unjuk rasa dan pemogokan kerja. Jika cara-cara kekerasan ini ditempuh maka tidak bisa dinamakan lagi kelompok kepentingan tetapi, kelompok penekan. Ciri organisasi ini adalah mempunyi jaringan luas, tidak hanya didalam negeri, tetapi di luar negeri juga ada. Di pihak lain organisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat serta dijadikan alat kontrol dan penyalur aspirasi selain lewat partai politik.

Gabriel A. Almound membedakan kelompok kepentingan menjadi empat bentuk, antara lain:

a. Kelompok Anomik: Kelompok anomik terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya bersifat sementara dan tidak memiliki norma dan sistem yang jelas. Kelompok ini tidak memiliki jaringan resmi dengan organisasi politik maupun institusi lainnya. Organisasi ini sangat longgar dan hanya terbatas pada bentuk-bentuk forum, komite, dan sejenisnya. Kelompok ini juga dapat menumbuhkan keberanian rakyat untuk mengambil posisi berbeda dengan penguasa.

b. Kelompok Non-Asosional: Kelompok ini tidak terorganisir dan kurang teratur, kegiatan bersifat insidental. Secara teoritis, kegiatan kelompok non-asosional merupakan ciri masyarakat yang belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politis.

c. Kelompok Institusional: Organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, organisasi keagamaan sering kali mendukung kelompok institusional. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial. Kelompok ini juga mempunyai pengaruh kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal ini karena basis dari kelompok ini kuat.

d. Kelompok Assosional: Kelompok assosional meliputi serikat buruh, kelompok keagamaan, organisasi sosial. Secara khusus, kelompok assosional menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, menggunakan pekerja yang profesional, dan memiliki prosedur yang teratur guna merumuskan kepentingan dan tuntutan. Basis organisasionalnya menempatkannya di atas kelompok non -assosional, strategi dan tujuannya dianggap mewakili kepentingan masyarakat

B. Relasi Partai Politik dengan Organisasi Kolateral

Organisasi kolateral merupakan organisasi yang digunakan partai sebagai perantaranya dengan kelompok pemilih potensial yang bisa berbentuk serikat buruh, organisasi keagamaan, pemuda dll. Organisasi kolateral mengartikulasi dan mengagregasi kepentingannya dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan partai. Organisasi kolateral berinteraksi dengan partai politik secara reguler dan berjangka panjang. Organisasi tersebut pada umumnya mewakili kelompok-kelompok sosial tertentu, misalnya buruh, petani, pemuda, perempuan atau aliran agama tertentu. Melalui organisasi kolateral partai politik dapat mengakses kelompok-kelompok sosial itu dan merekrut anggota baru

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil KOSGORO 1957

Nama Lembaga : Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

Alamat : Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Berdiri Sejak :10 November 1957

Pendiri : Mas Isman

Profil Lembaga

a. Asas : Pancasila

b. Visi : Memperkokoh keberadaan KOSGORO 1957 sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang handal dan professional yang mampu mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa untuk membangun Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan panduan jiwa dan semangat Pengabdian – Kerakyatan – Solidaritas

c. Misi :

1. Memantapkan keberadaan dan pengakaran organisasi KOSGORO 1957, ditengah-tengah perkembangan bangsa Indonesia, dengan turut ambil bagian secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Meningkatkan kemampuan, kualitas dan profesionalisme para penyelenggara organisasi serta terbangunnya barisan kader dalam kualitas dan kuantitas yang handal dan professional.

3. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan yang bermutu dan kesempatan berusaha bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mamadukan Kebijakan Negara dengan pemberdayaan masyarakat.

4. Mengembangkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dengan pemberdayaan perkonomian rakyat khususnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

5. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat dengan pemahaman atas hak dan kewajiban sebagai wargangara yang sadar hukum, pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta terpeliharanya ekosistem.

Struktur Pengurus

a. Ketua Umum : Aziz Syamsudin

b. Sekretaris Jenderal : Bowo Sidik Pangarso

c. Bendahara Umum : Rita Widyasari

B. Posisi KOSGORO di Tinjau dari Kelompok Kepentingan Menurut Gabriel Almond

Dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkannya kelompok kepentingan, jika melihat tipe-tipe kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond, maka Kosgoro masuk ke dalam kelompok kepentingan institusional

Kelompok Kepentingan Institusional atau Institutional interest group adalah merupakan kelompok kepentingan yang bersifat formal. Kelompok kepentingan institusional ini sudah terorganisir secara rapi dan teratur. Demikian pula kelompok kepentingan tipe ini memiliki fungsi-fungsi sosial dan politik yang lainnya disamping berfungsi mengartikulasikan kepentingan

Kader KOSGORO 1957 harus terus menjaga hubungan dengan semua potensi bangsa khusunya partai politik, TNI dan POLRI dalam sinergi gerakan KOSGORO 1957, Kaderisasi dan konsolidasi pengkaderan menjadi penting untuk mampu menghasilkan kader-kader yang berkualitas, professional, bertaqwa, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan patriotik. Program kaderisasi juga harus menghasilkan kader-kader yang rasional, militan, tak kenal lelah, tanpa pamrih dan bermoral kerakyatan. Seleksi dan rekrutmen anggota kader berdasarkan pertimbangan kebutuhan, kualitas, pengabdian, integritas, dan prestasi(merit system) bukan atas dasar kolusi dan nepotisme. Kader yang teruji akan memberikan kontribusi terbaik bagi kejayaan organisasi dan perjuangan kerakyatan. KOSGORO 1957 menerima secara terbuka semua lapiszan masyarakat menjadi anggota dan kader. Oleh karenanya perhatian pada kegiatan kaderisasi organisasi menjadi perhatian yang seksama bagi KOSGORO 1957.

Sebagai bagian dari peran pembinaan kehidupan politik bangsa, maka bagi KOSGORO 1957 usaha mendorong demokrasi politik juga mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Menurut KOSGORO 1957 dalam masyarakat yang demokratis juga tercipta kehidupan politik yang berorentasi pada kerakyatan. Untuk itu, perlakuan privelege (istemewa) atas kelompok elit politik tertentu, jelas bertentangan dengan demokrasi politik. Bila demokrasi dalam bidang politik dan demokrasi berkembang dalam kehidupan bangsa, maka tubuh bangsa Indonesia yang tangguh, mandiri, patriotik, dan berdaya saing tinggi.

Dalam kehidupan demokrasi, KOSGORO 1957 ikut mendorong agar kualitas peranan institusi politik baik supra maupun infra-struktur tumbuh berkembang secara modern dan demokratis serta memahami tuntutan, aspirasi dan agregasi politik rakyat dengan menjunjung tinggi makna kedaulatan rakyat. Dalam perspektif demokrasi ini, maka KOSGORO 1957 sebagai cikal bakal GOLKAR tetapi menjaga dan memelihara hubungan histories serta berada di barisan terdepan Partai GOLKAR.

KOSGORO 1957 harus mendorong terbentuknya para pemimpin bangsa yang memiliki Sense of Priority (lebih-lebih menghadapi suatu situasi krisis), Sense of Responsibility (memiliki kemampuan merespon secara maksimal tantangan yang dihadapi) Sense of National Solidarty (mampu membangun persaudaraan nasional dengan sikap kenegarawan). Kemimpinan ini merupakan pengejawatahan dari karakter Institutional Leadership dan buka sekedar Administrative Leadership, Pemimpin seperti ini bukan sekedar pemimpin birokratis, tetapi pemimpin yang berkualitas negarawan.

C. Pergeseran Karakteristik KOSGORO Antara Era Soeharto dan Setelah Era Soeharto

Sebagai kekuatan utama pendukung rezim Orde Baru, Golkar terlahir dari gabungan ormas yang salah satunya KOSGORO. Dalam perkembangannya melalui berbagai kebijakan reorganisasi yang dilakukan pemerintahan Soeharto, Golkar “ditransformasikan” menjadi “quasi partai politik” sebagai basis legitimasi politik pemerintahannya. Dukungan militer dan birokrasi dipadukan dengan berbagai kekuatan ormas pada “Jalur G”, memastikan Golkar menjadi kekuatan dominan yang menguasai enam Pemilu di era Orde Baru.

Setelah berkuasa lebih dari tiga dekade, Soeharto mengundurkan diri tahun 1998 yang menandai runtuhnya rezim Orde Baru. Seiring dengan itu, penghapusan dwifungsi ABRI dan aturan larangan PNS berpolitik praksis menghilangkan dua kekuatan utama elektoral Golkar. Tidak hanya itu, sepeninggal Soeharto Golkar mengalami dinamika faksionalisasi yang keras di internal. Faksionalisasi ini merembet pada dualisme kepemimpinan KOSGORO pasca Mubes VIII Tahun 2000; KOSGORO pimpinan Hayono Isman yang menyatakan independen dalam aspirasi politiknya dan KOSGORO 1957 pimpinan Agung Laksono yang menyatakan dukungannya pada Partai Golkar. Meski demikian, Golkar tetap mampu meraih suara signifikan dalam sistem multipartai dengan pencapaian pemenang di Pemilu 2004 dan menjadi runner-uppada Pemilu 1999,2009, dan 2014. Tak bisa dipungkiri KOSGORO 1957 sebagai “transformasi” KOSGORO pendukung Golkar berperan penting sebagai salah satu warisan tersisa kekuatan Partai Golkar.

Dalam periode 1964-1983 relasi KOSGORO dengan Golkar mengadopsi tipe keangotaan kolektif. Model keanggotaan kolektif ini berawal sejak didirikannya Golkar yang berbentuk federasi organisasi dengan nama saat itu Sekber Golkar. Dalam perkembangannya, Soeharto mengeluarkan kebijakan reorganisasi Golkar dalam bentuk keaanggotaan stelsel aktif pada Munas III Tahun 1983. Momentum ini sekaligus juga menandai rentang kedua relasi Golkar dengan KOSGORO. Model keanggotaan stelsel aktif ini diadopsi sampai pada berakhirnya rezim Soeharto tahun 1998.

Tumpang tindih keanggotaan KOSGORO dengan Golkar selama dua fase di era Soeharto masuk pada kategori parsial. Dalam kenggotaan kolektif, KOSGORO menjadi anggota Golkar secara organisasi. Sementara anggota KOSGORO sendiri tidak semuanya menjadi anggota Golkar. Model ini juga bertahan ketika Golkar mengadopsi keanggotaan individu.

Sementara itu dimensi hak keanggotaan menunjukkan korelasi yang kuat dengan tipe keanggotaan. Dalam tipe keanggotaan kolektif, hak anggota bersifat secara kolektif. Sepeti yang dibunyikan dalam kontitusi awal Sekber Golkar yang berisikan secara implisit kenggotaan ormas.

D. Karakteristik Relasi KOSGORO Setelah Era Soeharto

Sebagai pendiri Golkar, sejak awal jenis relasi KOSGORO dengan Golkar masuk pada kategori formal. Perubahan model keanggotaannya tidak pernah mengubah jenis relasinya dengan Golkar. Relasi Golkar dengan KOSGORO di era Soeharto menunjukkan model yang unik dibandingkan dalam beberapa kasus yang terjadi di negara lain. Bentuk Golkar yang mencirikan partai kartel menyebabkan besarnya pengaruh pemerintah Soeharto di Golkar. Sehingga relasi Golkar dengan KOSGORO juga sangat terkait dengan kepentingan pemerintahan Soeharto. Kebijakan reorganisasi yang dilakukan Soeharto terhadap Golkar memberikan pengaruh yang besar terhadap KOSGORO. Seperti kontrol partai terhadap organisasi, pengaruh organisasi terhadap partai dalam kasus Golkar dengan KOSGORO sangat dipengaruhi kekuatan eksternal dalam hal ini Soeharto. Bentuk ideal dalam relasi partai dengan organisasi kolateral tidak begitu terlihat dalam kasus ini. Sehingga dalam prakteknya, pengaruh KOSGORO secara organisasi sangat rendah di Golkar.

Relasi Golkar dengan KOSGORO sejatinya berbeda dengan model hubungan partai politik dengan serikat buruh atau kelompok keagamaan di Eropa. Kepentingan Golkar dengan KOSGORO tidak muncul dari pembilahan sosial, namun kepentingan pragmatis politik dalam menghadapi PKI. Belakangan gagasan “kekaryaan” atau juga paradigma developmentalism yang menjadi kepentingan bersama Golkar dan KOSGORO muncul sebagai jargon pemerintahan Soeharto. Sehingga dalam hal ini karakteristik kepentingan dominan yang muncul adalah kepentingan internal.

Situasi politik berubah drastis pada pertengahan tahun 1998 seiring dengan jatuhnya Soeharto. Reformasi politik dilakukan dengan penataan sistem kepartaian yang lebih demokratis. Golkar yang selama Orde Baru mendapat dukungan dari militer dan birokrasi harus memutuskan hubungannya dengan kedua institusi negara tersebut sejalan dengan agenda demokratisasi politik berupa netralitas militer dan birokrasi. Sementara dinamika politik berlangsung keras pada jalur “ G”, yang ditandai dengan keluarnya beberapa ormas yang juga beberapa diantaranya mengalami perpecahan. KOSGORO sebagai salah satu ormas pendukung yang tidak luput dari hantaman dinamika internal yang melanda Golkar. Jejak kontestasi elit yang dijelaskan pada bagian sebelumnya kembali mendapatkan arena baru pada momentum suksesi kepemimpinan Golkar dan KOSGORO. Pada akhirnya kontestasi antar elit ini berakhir dengan perpecahan. KOSGORO sendiri mengalami dualisme kepemimpinan pasca Mubes VIIInya. KOSGORO yang menyatakannya dirinya independen dari partai dipimpin oleh Hayono Isman dan KOSGORO yang menyatakan dirinya mendukung Partai Golkar dipimpin oleh Agung Laksono. Selanjutnya KOSGORO yang menyatakan dukungannya kepada Partai Golkar mendeklarasikan KOSGORO 1957.

Era KOSGORO 1957 ini mewarnai babak baru hubungan Partai Golkar dengan salah satu ormas pendirinya ini. Dalam hal jenis keanggotaan, relasi Partai Golkar dengan KOSGORO 1957 mengadopsi model individual. Model ini juga merupakan model yang diterapkan di era Soeharto sejak tahun 1983. Model keanggotaan individu menjadi bentuk keanggotaan yang dipakai Partai Golkar di era Post-Soeharto. Model kenggotaan indievidu ini juga terkait dengan hak keanggotaannya. Dalam model keanggotaan individu ini, hak keangotaannya juga individu. Sementara itu tumpang tindih keanggotan dalam relasi Partai Golkar dengan KOSGORO 1957 masuk pada kategori parsial. Artinya, tidak semua anggota KOSGORO 1957 menjadi anggota Partai Golkar.

Kemudian jenis relasi Partai Golkar dengan KOSGORO 1957 masuk pada jenis formal. Sejak dideklarasikan, KOSGORO 1957 dengan tegas menyatakan Partai Golkar sebagai satu-satunya media saluran politiknya. Sementara Partai Golkar juga mempertegas relasinya dengan KOSGORO 1957 dalam AD/ARTnya yang diperkuat dengan Peraturan Organisasi Partai Golkar. KOSGORO 1957 juga diberikan kewenangan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan struktur partai. Pada babak baru relasi dengan Partai Golkar ini menunjukkan peran KOSGORO 1957 yang semakin besar di Partai Golkar melalui kader-kadernya. Kita bisa mencermati banyaknya elit KOSGORO 1957 yang menempati posisi strategis di struktural Partai Golkar, eksekutif maupun di legislatif melalui Partai Golkar

Studi relasi Partai Golkar dengan KOSGORO 1957 menunjukkan rentang kontrol yang terbatas dari partai terhadap organisasi. Meski relasi yang dibangun secara formal, kontrol Golkar terhadap KOSGORO 1957 relatif terlihat rendah. Berbagai sikap yang berbeda KOSGORO 1957 dari Partai Golkar terlihat dalam berbagai momentum politik. Dua yang mencolok adalah sikap KOSGORO 1957 di Pilpres 2009 dan 2014. Dalam tingkat lokal, perbedaan ini lebih terlihat lagi dalam berbagai Pilkada.

Sementara itu secara umum pengaruh KOSGORO 1957 sebagai organisasi kolateral di Partai Golkar relatif meningkat dibandingkan dengan di era Soeharto. Secara organisasional, KOSGORO 1957 terlibat dalam pengambilan kebijakan. Sementara itu, komposisi elit pengambil kebijakan di Partai Golkar diberbagai tingkat banyak menempatkan tokoh-tokoh KOSGORO 1957. Meski demikian, secara umum pengaruh KOSGORO 1957 di Partai Golkar masih dalam kategori bervariasi.

Perihal jenis kepentingan menunjukkan relatif sama dengan era KOSGORO yang lebih menonjolkan kepentingan internal. Karya dan kekaryaan sebagai agenda bersama merupakan cara pandang developmenlisme. Dalam prakteknya, isu yang diangkat sangat beragam. Karakteristik programatik atau partai catch-all sangat kental dalam diri Partai Golkar. Pada saat yang sama, karakter ini juga hadir dalam diri KOSGORO 1957 sebagai ormas.

Sementara itu relasi Partai Golkar dengan KOSGORO 1957 di era Post Soeharto ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, alasan historis yang terkait dengan sejarah pembentukan dan relasinya di masa Soeharto. Kedua, reorganisasi kekuasaan elit pasca mundurnya Soeharto berupa faksionalisme elit di internal Golkar. Faksionalisme ini merupakan refleksi dari reorganisasi kekuasaan ini yang melibatkan banyak elit berkontestasi memperebutkan kendali utama. Dideklarasikannya KOSGORO 1957 merupakan implikasi dari kontestasi tersebut. Ketiga, meski tidak terlalu signifikan, orientasi ideologis dalam doktrin karya kekaryaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi relasi Partai Golkar dengan KOSGORO 1957.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setidaknya studi mempunyai dua kontribusi. Pertama, studi ini mencoba menawarkan hal yang baru dalam membahas eksistensi Golkar di era Post-Soeharto dilihat dari potret relasinya dengan ormas pendukungnya. Kedua, studi ini mencoba menawarkan perspektif baru dalam kajian kepartaian Indonesia yang masih minim dalam mengakaji relasi partai dengan organisasi kolateral. Sementara seperti yang dijelaskan di bagian awal studi ini, relasi partai dengan organisasi kolateral menjadi faktor penting survival partai politik.

Dalam konteks makro studi ini tidak menawarkan konsep baru tentangrelasi partai politik dengan organisasi kolateral. Gambaran yang didapatkan dari relasi Golkar dengan KOSGORO ini memberikan temuan baru mengenai karakteristik organisasi kolateral dibandingkan dari studi organisasi kolateral. Karakteristik baru ini tidak lepas dari perbedaan dalam stuktur sosial-politik masyarakat yang menjadi lokus kajian sebelumnya.

Dimasa yang akan datang dengan kajian ini kita juga bisa dikembangkan dengan studi komparatif terhadap ormas pendukungnya yang lain seperti SOKSI dan MKGR. Juga bisa digunakan dalam mencermati kasus yang lebih mikro di level lokal yang seringkali tidak merefleksikan fenomena yang terjadi pada level nasional. Selain itu kajian ini bisa dikembangkan dalam membaca perkembangan termutakhir kontestasi elit Partai Golkar dengan “wajah faksionalisasinya”yang kuat.